IMF Setujui Utang Rp 33,98 T untuk Bolivia, Subsidi BBM Disetop Bertahap
NUSAPERDANA.COM — Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pinjaman 36 bulan untuk Bolivia senilai SDR 1,369 miliar atau sekitar Rp 33,98 triliun melalui Extended Fund Facility (EFF). Pemerintah Bolivia bisa langsung mencairkan dana awal sekitar US$ 214 juta atau Rp 3,82 triliun, dengan pencairan berikutnya bertahap sesuai hasil evaluasi program. Sebagai syarat, Bolivia harus menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap lewat mekanisme penetapan harga otomatis.
Program ini ditujukan untuk memulihkan stabilitas ekonomi Bolivia, memperkuat perlindungan sosial, dan menambah kembali cadangan devisa negara tersebut. IMF juga menyoroti pengurangan risiko fiskal dan eksternal, penguatan ketahanan sektor keuangan, serta dorongan pertumbuhan ekonomi yang inklusif lewat dukungan sektor swasta.
Dana Awal Rp 3,82 Triliun dan Pencairan Bertahap
Pemerintah Bolivia dapat langsung mencairkan dana sekitar US$ 214 juta atau sekitar Rp 3,82 triliun setelah persetujuan dewan eksekutif. Pencairan dana berikutnya dilakukan secara bertahap selama program berjalan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Dukungan IMF ini diharapkan menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan internasional lainnya. Pemerintah Bolivia juga akan mengarahkan kebijakan fiskal untuk menekan utang pemerintah secara bertahap, sekaligus melindungi masyarakat rentan.
Subsidi BBM Disetop Bertahap, Perlindungan Sosial Diperkuat
Anggota Dewan Eksekutif sekaligus Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, menyatakan pihak berwenang Bolivia telah mengambil tindakan signifikan selama setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang berlangsung lama.
"Upaya fiskal yang dilakukan di awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar yang tersisa melalui mekanisme penetapan harga otomatis bersamaan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran," jelas Clarke, dikutip dari laman resmi IMF, Minggu (4/10/2026).
Ia menegaskan keberlanjutan fiskal menjadi landasan utama program EFF yang bertujuan memperkuat dukungan kepada rumah tangga rentan. Langkah ini sejalan dengan upaya Bolivia meningkatkan efisiensi pengeluaran, penanganan utang, reformasi perusahaan publik, dan penguatan lembaga fiskal.
Reformasi Nilai Tukar dan Bank Sentral
Pada sisi moneter, bank sentral Bolivia perlu mengedepankan pengelolaan nilai tukar yang kredibel untuk mendorong keseimbangan eksternal dan mempertahankan stabilitas harga. IMF menilai bank sentral perlu mempercepat transisi ke penargetan uang cadangan.
"Penghapusan pembiayaan anggaran bank sentral baru dan transisi ke penargetan uang cadangan merupakan langkah penting dalam hal ini," kata Clarke.
Manajemen likuiditas yang bijaksana, akumulasi cadangan, intervensi valuta asing yang terbatas pada penanganan kondisi pasar tidak teratur, serta reformasi untuk memperkuat otonomi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral dinilai sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas.
Dampak bagi Iklim Usaha dan Lapangan Kerja
Berbagai langkah reformasi tersebut diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih baik, mendorong investasi swasta, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah Bolivia juga akan membuat nilai tukar lebih fleksibel, memperkuat kebijakan moneter, serta memperbaiki tata kelola dan transparansi.
Program EFF ini menjadi salah satu jalur utama Bolivia untuk keluar dari tekanan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Informasi lengkap mengenai perkembangan program dapat diakses melalui laman resmi IMF dan otoritas fiskal Bolivia.