TEMBILAHAN – Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, S.T., M.Si., meluruskan narasi yang berkembang dalam sejumlah pemberitaan terkait kunjungan pimpinan DPRD Inhil ke fasilitas produksi Sambu Group di Guntung dan Pulau Burung, Rabu (26/8/2026).
Iwan Taruna menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait kondisi harga kelapa yang masih menjadi persoalan serius bagi petani.
“Kami datang ke Sambu untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Ini bagian dari fungsi pengawasan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Kami ingin melihat kondisi industri, penyerapan kelapa petani, dan persoalan yang dihadapi di lapangan,” ujar Iwan Taruna.
Ia menegaskan, DPRD Inhil tidak pernah menyatakan kunjungan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap Sambu Group.
“Tidak ada statement dari DPRD yang mengatakan kami mengapresiasi Sambu, berterima kasih kepada Sambu, atau menyatakan bahwa Sambu adalah pihak yang paling tertekan. Kami datang untuk melihat dan berdiskusi. Jangan sampai narasi dari pihak perusahaan dianggap sebagai statement atau sikap DPRD,” tegas Iwan Taruna.
Menurut Iwan Taruna, hal tersebut penting diluruskan karena materi yang beredar mengenai kunjungan DPRD tersebut merupakan rilis dari Humas Sambu Group.
“Itu narasi dari pihak perusahaan, bukan pernyataan yang dibuat DPRD. Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada satu pun statement DPRD dalam rilis tersebut yang menyatakan apresiasi seperti yang kemudian terkesan dalam pemberitaan,” katanya.
Iwan Taruna mengatakan, DPRD perlu mendengarkan penjelasan pihak industri mengenai kondisi perusahaan, termasuk penumpukan bahan baku dan produk jadi serta pelemahan permintaan pasar. Namun, penjelasan tersebut harus diverifikasi dengan kondisi riil di lapangan.
“Penjelasan dari perusahaan tentu kami dengarkan sebagai bahan untuk memahami persoalan. Tetapi mendengarkan penjelasan perusahaan bukan berarti DPRD membenarkan atau mengambil kesimpulan dari satu sisi. Kami datang untuk mendapatkan gambaran yang utuh,” jelas Iwan Taruna.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah informasi mengenai stok bahan baku yang disampaikan pihak Sambu dalam forum koordinasi di Kementerian Pertanian RI di Jakarta pada 18 Agustus 2026.
Dalam forum tersebut, pihak Sambu menyampaikan stok bahan baku kelapa di gudang mencapai sekitar 25 juta butir. Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang ingin diverifikasi langsung DPRD melalui kunjungan ke fasilitas produksi Sambu di Guntung dan Pulau Burung.
“Waktu kami rapat di Kementerian Pertanian di Jakarta tanggal 18 Agustus, pihak Sambu menyampaikan sendiri bahwa stok bahan baku mereka sekitar 25 juta butir di gudang. Karena itu, ketika kami turun ke lapangan, salah satu yang ingin kami lihat adalah apakah informasi tersebut sesuai dengan kondisi riil. Ini bukan sekadar mendengar penjelasan, tetapi melakukan pengecekan langsung,” ujar Iwan Taruna.
Dari hasil peninjauan, DPRD melihat stok bahan baku di gudang Sambu memang masih cukup banyak, namun sudah mengalami pengurangan.
“Setelah kami lihat langsung, memang gudangnya masih banyak stok, tetapi sudah lumayan berkurang. Apa yang disampaikan di forum Kementerian Pertanian itu memang perlu kami cek di lapangan. Itulah fungsi kami turun melakukan inspeksi,” katanya.
Menurut Iwan Taruna, pengecekan tersebut penting agar DPRD tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan keterangan satu pihak.
Ia juga menilai kondisi industri yang disebut sedang tertekan tidak dapat menjadi satu-satunya perspektif dalam melihat persoalan harga kelapa di Inhil.
“Kalau dikatakan industri sedang tertekan, tentu kami memahami ada persoalan di industri. Tetapi masyarakat Inhil, khususnya petani kelapa, juga sangat tertekan. Harga kelapa rendah dan tidak stabil, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Ini yang menjadi perhatian dan perjuangan DPRD,” ujar Iwan Taruna.
Menurutnya, tidak adil jika persoalan harga kelapa hanya dilihat dari sudut pandang industri.
“Tidak bisa persoalan ini hanya dilihat dari sisi industri. Petani juga mengalami tekanan berat. Bagi masyarakat kita, kelapa adalah sumber penghidupan. Ketika harganya jatuh, dampaknya langsung dirasakan rumah tangga mereka,” katanya.
Selain persoalan stok, DPRD Inhil juga menyoroti struktur rantai pasok kelapa dari petani menuju industri. Iwan Taruna menyebut, dalam mengambil kelapa dari petani, Sambu menggunakan pancang-pancang sehingga rantai pasok menuju industri menjadi panjang.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena panjangnya rantai pasok dapat memengaruhi harga yang diterima petani.
“Ini juga menjadi persoalan yang kami lihat. Sambu dalam mengambil kelapa dari petani menggunakan pancang-pancang, sehingga rantai pasok menuju industri menjadi panjang. Ini fakta yang harus kita lihat dan kita hitung. Semakin panjang rantainya, kita harus tahu bagaimana pengaruhnya terhadap harga yang diterima petani,” tegas Iwan Taruna.
Ia mengatakan, DPRD perlu melihat bagaimana kelapa bergerak dari petani hingga sampai ke industri, termasuk bagaimana harga terbentuk di setiap mata rantai.
“Petani menjual berapa, diambil oleh siapa, berapa kali berpindah, kemudian sampai ke industri dengan harga berapa. Ini yang harus kita lihat secara terbuka. Kita ingin tahu di mana persoalan harga itu terjadi dan bagaimana posisi petani dalam rantai tersebut,” katanya.
Iwan Taruna mengakui petani dan industri merupakan bagian dari satu mata rantai ekonomi kelapa. Namun, hal itu tidak berarti posisi dan beban masing-masing pihak dapat dianggap sama.
“Memang benar petani dan industri itu satu rantai. Industri membutuhkan bahan baku dari petani, dan petani membutuhkan pasar. Tetapi bukan berarti ketika industri menghadapi persoalan, tekanan yang dialami masyarakat menjadi tidak penting. Kita harus melihat semuanya secara proporsional,” tegas Ketua DPRD Inhil.
Ia menambahkan, DPRD tidak datang ke Sambu untuk menyalahkan perusahaan, tetapi juga bukan untuk membela atau memberikan legitimasi.
“Kami tidak datang untuk menyalahkan industri, tetapi juga tidak untuk membela industri. Kami datang untuk melihat fakta. Kalau memang ada stok yang menumpuk, kita lihat. Kalau memang pasar sedang melemah, kita dengarkan. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus melihat kondisi petani dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Iwan Taruna, persoalan harga kelapa harus dilihat dari hulu sampai hilir, mulai dari kondisi petani, pola pengadaan, keberadaan pancang dalam rantai pasok, biaya distribusi, hingga stok dan permintaan di tingkat industri.
“Karena itu kami turun ke lapangan. Kami ingin melihat seluruh mata rantainya. Jangan hanya melihat satu sisi. Kita harus tahu kondisi petani, bagaimana kelapa dikumpulkan, bagaimana masuk ke industri, berapa stok yang ada, dan bagaimana kondisi pasar. Dari situ baru kita bisa mencari solusi yang tepat,” katanya.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian langkah DPRD Inhil setelah menerima aspirasi masyarakat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan ekosistem kelapa, termasuk Kementerian Pertanian RI di Jakarta pada 18 Agustus 2026.
“Ini satu rangkaian. Kami menerima aspirasi masyarakat, berdiskusi dengan pemangku kepentingan, ke Jakarta, dan setelah itu turun langsung melihat kondisi industri. Tujuannya supaya kami tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sisi. Kami ingin melihat kondisi riil dari hulu sampai hilir,” jelas Iwan Taruna.
DPRD Inhil selanjutnya akan menggunakan temuan dan informasi dari lapangan sebagai bahan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Inhil dan pemangku kepentingan terkait, terutama untuk mencari solusi atas persoalan harga kelapa, memperbaiki tata niaga, memperpendek rantai pasok yang tidak efisien, serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat dan industri kelapa di Inhil. (*)
