NUSAPERDANA.COM — Uji coba rekening bansos itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers, Kamis (10/9). Pemerintah masih menyelesaikan pembenahan dan pemadanan data penerima sepanjang tahun ini sebelum distribusi rekening dimulai awal tahun depan.
"Kalau didistribusikan kita uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib," ujar Luhut.
Pemadanan Data Jadi Penentu Jadwal Uji Coba
Seluruh tenggat program bergantung pada kualitas data penerima. Luhut menargetkan pembenahan data rampung tahun ini agar uji coba kuartal I 2027 berjalan dengan data yang lebih tertib.
Sistem perlinsos digital sendiri ditargetkan mulai roll out secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026. Tingkat kesiapan saat ini disebut sekitar 80 persen.
Instruksi Prabowo: Setiap Warga Punya Rekening Bank
Pembukaan rekening merupakan bagian dari digitalisasi perlindungan sosial yang tengah disiapkan pemerintah. Luhut menyebut Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar masyarakat memiliki rekening bank sebagai sarana penyaluran bantuan pemerintah secara langsung.
"Presiden (Prabowo Subianto) kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat," ujar Luhut.
Perubahan mekanisme ini menggeser pola subsidi dari harga produk ke transfer langsung ke rekening penerima. Bagi perbankan, program ini berpotensi menambah basis rekening nasabah segmen bawah, meski besaran dampaknya bergantung pada volume pencairan per periode.
50 Juta Warga Miskin Masuk Cakupan Program
Program ini akan menyasar sekitar 50 juta masyarakat termiskin di Indonesia. Luhut menyebut kelompok tersebut sudah pasti menerima bantuan melalui skema baru.
"Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," ujarnya.
Kupon dan Pembatasan Belanja Jadi Opsi Pengendalian Dana
Pemerintah masih menyiapkan mekanisme penggunaan dana yang masuk ke rekening penerima. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian kupon atau pembatasan penggunaan agar dana hanya belanja kebutuhan pokok dan tidak dipakai untuk judi online.
"Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi, hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam. Jadi, di lapangan nanti akan jadi market mechanism. Jadi, membuat kita lebih transparan," kata Luhut.
Jika opsi kupon dipakai, aliran dana bansos akan terikat pada merchant dan jenis barang tertentu. Skema ini membuka peluang bagi penyedia layanan pembayaran dan jaringan ritel untuk masuk sebagai kanal penyaluran, sekaligus mempersempit ruang penyalahgunaan dana.
Yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha dan Investor
Jadwal uji coba kuartal I 2027 menyisakan waktu sekitar satu tahun bagi pemerintah menyelesaikan pemadanan data. Kesiapan data menjadi variabel utama yang menentukan apakah tenggat tersebut bisa dipenuhi atau mundur.
Bagi sektor keuangan, nilai ekonomi program ini terletak pada jumlah rekening baru dan frekuensi pencairan, bukan pada nilai bantuan per penerima. Perbankan dan penyedia jasa pembayaran yang lebih dulu terhubung dengan sistem perlinsos digital berpeluang menangkap volume transaksi lebih besar.
Investasi mengandung risiko.
